Flag Counter

Sabtu, 18 Oktober 2014

Defenisi Prilaku Menurut Para Ahli



Pengertian Perilaku
   Pengertian Perilaku Manusia
Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).
            Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme Respon.
Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif.
2. Karakteristik perilaku
               
a.      Perilaku adalah perkataan dan perbuatan individu. Jadi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang merupakan karakteristik dari perilakunya.
b.      Perilaku mempunyai satu atau lebih dimensi yang dapat diukur, yaitu : frekuensi, durasi, dan intensitas.
c.      Perilaku dapat diobservasi, dijelaskan, dan direkam oleh orang lain atau orang yang terlibat dalam perilaku tersebut.
d.      Perilaku mempengaruhi lingkungan, lingkungan fisik atau sosial.
e.      Perilaku dipengaruhi oleh lingkungan (lawful).
f.      Perilaku bisa tampak atau tidak tampak. Perilaku yang tampak bisa diobservasi oleh orang lain, sedangkan perilaku yang tidak tampak merupakan kejadian atau hal pribadi yang hanya bisa dirasakan oleh individu itu sendiri atau individu lain yang terlibat dalam perilaku tersebut.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia
           
Perilaku atau aktivitas pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat mempengaruhi individu, demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam perspektif psikologi, perilaku manusia (human behavior) dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks (Abin Syamsuddin Makmun, 2003).
                                                                              

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak



Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahuntermasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 1) dan menetapkan bahwa Penyelenggaraanperlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (pasal 2), yakni:
a.          Non diskriminasi
b.          Kepentingan yang terbaik bagi anak
c.          Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
d.         Penghargaan terhadap pendapat anak
Salah satu pasal (Pasal 59) mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasikhusus yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya.Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah:
a.          anak dalam situasi darurat
b.          anak yang berhadapan dengan hukum
c.          anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
d.         anak tereksploitasi secara eknomi dan/atau seksual
e.          anak yang diperdagangkan
f.           anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zatadiktif lainnya (napza)
g.          anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
h.          anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
i.            anak yang menyandang cacat, dan
j.            anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikanperlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi merekayang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak. Pasal-pasalyang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi adalah sbb:



Pasal 66 :
1.      Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat
2.      Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui :
3.      Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yangberkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
4.      Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
5.      Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya, masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual
6.      Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atauturut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 78 :
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritasdan terisolasi, anak tereksploitasi secara eknomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktiflainnya (napza),anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harusdibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Pasal 88 :
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Berikut ini adalah pasal-pasal dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerjaanak.
Pasal 69
Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dapat, di bawah ketentuan-ketentuantertentu yang ketat, melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat ataumenganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pengusaha yangmempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan berikut:
a.         Pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali;
b.         Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c.         Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sehari
d.        Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan;
e.         Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dankesehatan kerja;
f.          Adanya hubungan kerja yang jelas (antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan/orang tua atau walinya); dan
g.         Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h.         Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
Pasal 70
Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagai bagian dari kurikulumpendidikan atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.Anak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada anak dengan syarat:
a.       Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasandalam melaksanakan pekerjaan
b.      Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerjaanak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Pasal 74
Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yangterburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:
a.      Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b.      Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran,produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c.      Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksidan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
d.     Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Undang-undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum.Mereka yang melanggarketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkanpelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4tahun dan/atau denda sedikitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yangMembahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
Keputusan Menteri ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dianggap membahayakankesehatan, keselamatan atau moral anak. Kategori umumnya adalah:
a.           Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya meliputipekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan;
b.           Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya.
c.           Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
d.          Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya kimia;
e.           Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya biologis;
f.            Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
g.           Pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak;

Jumat, 17 Oktober 2014

Pengertian Konsep Anak




1. Pengertian Anak
Konsep “anak” didefenisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam.Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mengatakan bahwa anak adalah insan (manusia) kecil. Berdasarkan menurut Keppres No. 36 tahun 1990, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Untuk kebutuhan penelitian ini, anak yang didefenisikan sebagai seseorang manusia yang masih kecil yang berkisar usianya 7-18 tahun yang mempunyai ciri-ciri fisik yang masih berkembang dan masih memerlukan dukungan dari lingkungannya.Selain itu anak menurut UU No. 39 tahun 1999, anak adalah setiap manusia, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Pada prinsipnya anak memiliki hak kesejahteraan sosial sesuai UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang tercantum pada BAB II pasal 2 antara lain:
a.       Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus utuk tumbuh dan kembang dengan wajar.
b.      Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
c.       Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
d.      Anak berhak atas perlindungan terhadap hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
1.  Hak-Hak Anak
Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara. Secara internasional sejak tahun 1989 masyarakat dunia telahmempunyai instrument hukum, yakni Konvensi Hak Anak (KHA), yangmempunyai kekuatan mengikat Negara peserta dan penandatanganan KHA.KHA mendiskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju.KHA memposisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagaisegmen (bagian) manusia yang harus dibantu perjuangannya bersama-samaorang dewasa. KHA yang memiliki 54 pasal itu dapat dikategorikan dalam empat hak, yakni:
1.      Hak untuk mendapatkan perlindungan (protection48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat (12)
2.      Hak mempertahankan eksistensi kehidupan (survival rights)
3.      Hak untuk berkembang fisik, psikis dan biologis (development rights) dan
4.      Hak atas partisipasi (participation rights).
Pemerintah dan Negara Indonesia sebagai Negara anggota PBB dan masyarakat internasional, sejak Agustus 1990 sudah meratifikasi KHA melalui Keppres No 36 Tahun 1990.Peratifikasian KHA mengakibatkan Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan konvensi.Indonesia juga berkewajiban mengharmonisasikan semua perangkat kebijakan KHA, mensosialisasikannya serta melakukan pemantauan.Implementasi tersebut dapat terwujud dalam pembentukan hukum nasional, program aksi dan kewajiban menbuat laporan nasional mengenai usaha-usaha dan perkembangan penegakan KHA di Indonesia.Keterlibatan Indonesia dalam konstelasi global tentang anak dan tersedianya berbagai perangkat kebijakan, merupakan awal bagi tindakan-tindakan segera dan berlanjut dalam pemenuhan hak-hak anak. Berkaitan dengan pekerja anak, telah ditetapkan hak-hak pekerja anak sebagai berikut:
a.       Mendapatkan upah yang sama dengan memperhatikan prinsip upah untuk pekerjaan yang sama nilainya.
b.      Memberikan pembatasan waktu yang ketat dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja untuk paling lama 4 jam kerja sehari, dan dilarang untuk melakukan kerja lembur.
c.       Kepesertaan dalam program jaminan sosial dan program pemeliharaan kesehatan.
d.      Pemberlakuan standard keselamatan dan kesehatan secara konsisten dan wajar.