Contoh RPP PKn kelas XI SMA semester 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

A. IDENTITAS        

Nama Sekolah     :           SMA Negeri 12 Pekanbaru

Mata Pelajaran    :           Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Materi Pokok       :           Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Kelas/Program     :           XI/ganjil

Alokasi Waktu     :           2 x 45 Menit

Standar Kompetensi

   2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

Kompetensi Dasar

2.3.  Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi

B. Indikator :

1. Menganalisis demokrasi yang berkembang di Indonesia

2. Membandingkan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde lama, Orde Baru dan Reformasi

3. Menyimpulkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde lama, orde baru dan reformasi

C. Tujuan Pembelajaran  :

            Setelah selesai proses belajar mengajar siswa diharapkan mampu :

1.Siswa mampu menganalisis demokrasi yang berkembang di Indonesia

2.Siswa mampu membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama,orde baru dan orde reformasi

3.Siswa mampu menyimpulkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde lama, orde baru dan reformasi

& Nilai Budaya dan Karakter

·         Penanaman sikap nasionalisme

·         Taggung jawab

·         Jiwa kepemimpinan

·         Pengembangan pengetahuan

·         Berfikir kritis

·         Kecakapan akademik dan kecakapan sosial

D. Materi Pembelajaran

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodesasi:
Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

·         Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

·         Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

·         Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

a)    Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

·         Dominannya partai politik

·         Landasan sosial ekonomi yang masih lemah

·         Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

1.      Bubarkan konstituante

2.      Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950

3.      Pembentukan MPRS dan DPAS

b)    Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

1.      Dominasi Presiden

2.      Terbatasnya peran partai politik

3.      Berkembangnya pengaruh PKI

4.      Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

5.       Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan

6.      Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRG

7.      Jaminan HAM lemah

8.      Terjadi sentralisasi kekuasaan

9.      Terbatasnya peranan pers

10.  Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

c. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

Hal-hal yang terjadi di masa oerde baru adalah :

Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde baru maupun reformasi sermua menamakannya demokrasi Pancasila, sebab demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ber Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adail dan beradab, persatuan indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Kehidupan politik di masa orde baru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945, antara lain :

1. Pemusatan kekuasaan  di tangan presiden, secara formal  kekuasaan negara dibagi ke beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dll), tapi dalam praktiknya presiden dapat mengendalikan lembaga tersebut.  Anggota MPR yang diangkat dari ABRI adalah dibawah presiden sebab presiden sebagai panglima tertinggi ABRI.  Anggota MPR dari Utusan daerah dapat dikendalikan oleh presiden karena dipilih oleh DPRD Tk. I yang merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai bawahan presiden.
2. Pembatasan hak-hak politik rakyat, Sejak tahun 1973 jumlah parpol di indonesia hanya 3 (PPP, Golkar, PDI), pers bebas tetapi pemerintah dapat membreidel penerbitan Pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan, dll).  Ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan PKI.  Pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik.  Pegawai negeri dan ABRI harus menmdukung Golkar (partai penguasa).
3. Pemilu yang tidak demokratis, aparat borokrasi dan militer melakukan cara-cara untuk memenangkan Golkar.

Sebab jatuhnya Orde Baru:

a.       Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )

b.      Terjadinya krisis politik

c.       TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba

d.      Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

d)   Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah
demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan
penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak
demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasilPemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknyalembaga-lembaga tinggi yang lain.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

1.      Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN

2.      Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI

3.      Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

4.      Setelah reformasi Indonesia telah melakukan pemilu sebanyak 3 kali ( 1999, 2004, 2009 ) dan April 2014 yang akan datang.

E. Model dan Metode Pembelajaran

Model pembelajaran : Pembelajaran langsung

Metode pembelajaran :Ceramah bervariasi tanya jawab, penugasan

F. Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu (Menit)
1.	Pendahuluan ·         Apersepsi -  Guru memberikan salam siswa -  Guru memperkenalkan diri kepada siswa -  Guru mengabsen dan mengetahui kondisi siswa b. Memotivasi ·	15’
2.	Kegiatan Inti & Eksplorasi Ø  Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa Ø  Mengimformasikan kompetensi yang akan dicapai Ø  Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan alokasi waktu ± 10 menit. ( Nilai yang ditanamkan : disiplin, kerja keras, menghargai prestasi, dan tanggung jawab) & Elaborasi Dalam kegiatan elaborasi, ·         Guru menjelaskan: ü  Demokrasi era orde lama ü  Demokrasi orde baru ü  Demokrasi masa reformasi ·         Guru dan siswa bersama-sama menganalisis mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. ·         20 menit menjelang jam pelajaran berakhir guru memberikan kuis tertulis yang dikerjakan di kertas selembar dan dikumpulkan setelah pelajaran usai. & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui. (Nilai yang ditanamkan, disiplin, kerja keras, mandiri dan tanggung jawab) F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. (Nilai yang ditanamkan, disiplin, kerja keras, mandiri dan tanggung jawab)	55’
3.	Penutup ü  Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. (Nilai yang ditanamkan, disiplin, kerja keras, mandiri dan tanggung jawab). ü  Menarik kesimpulan materi. (Nilai yang ditanamkan, disiplin, kerja keras, mandiri dan tanggung jawab)	20’

G. Alat/Sumber Pembelajaran

1. - Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI, Penerbit : Erlangga, pengarang : Budiyanto

- Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI, Penerbit : Platinum, pengarang : Bambang Tri Purwanto dan Sunardi

2. Bahan dari  Internet

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Infokus

5. Laptop/notebook

H. Penilaian

·         Teknik penilaian

 Tes tertulis

·         Bentuk Instrument

Essay

No.	Soal	Skor
1.	Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu kriteria pemerintahan demokrasi. Mengapa demikian? Kemukakan alasan saudara!	25
2.	Sebutkan 3 ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru!	25
3.	3.Sebutkanlah 3 penyebab jatuhnya rezim Orde Baru!	25
4	Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi saat ini? Kemukakan alasan saudara!	25
Jumlah		100

Kunci Jawaban :

1. Penyelenggaraan pemilu yang bersih jauh dari pelanggaran dan manipulasi akan menghasilkan pemimpin yang baik sehingga dapat mewakili rakyat.
2. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru antara lain:

·         Penyelenggaraan pemilu yang kurang bersih karena ada upaya intervensi pihak yang berkuasa.

• Penggunaan intimidasi bagi lawan politik, hal ini melanggar HAM.
• Hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibatasi dan dikekang.

3.      Sebab jatuhnya Orde Baru:

a.       Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ).

b.      Terjadinya krisis politik.

c.       Gelombang demonstrasi menuntut reformasi dan Presiden Soeharto harus turun dari kursi  Presiden.

4.      Pelaksanaan demokrasi pada era reformasi sekarang yaitu demokrasi berjalan sesuai harapan, hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi beberapa sikap yang berlebihan dan negatif seperti politik uang dan kekerasan atau anarki.

  Mengetahui,                                                                         Pekanbaru, 25 Oktober 2013

Kepala Sekolah         

                                                                                                                   (SALASIAH)

 (                        )                                                                                  NIM: 1005121254

 NIP.

                                                                       

Contoh soal dan kunci jawaban PKn Kelas XI Bab 3 tentang dampak pemerintahan yang tidak transparan

Petunjuk soal:

Bacalah dengan cermat!!!

Jodohkan pernyataan berikut dengan pilihan jawaban yang paling tepat.

NO	Soal
1.	Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga  kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.	a.       Menurut Kooiman b.      Menurut Pinto c.       UU No.28 Tahun 1999 d.      Nepotisme e.       Korupsi f.       Rezim Orde Baru g.       Rezim reformasi sekarang h.      Andi Malarangeng i.        Faktor kekuasaan j.        Faktor moralitas k.      UU No.28 Tahun 1998 l.        Faktor penyebab tindak korupsi m.    Faktor pengaruh kekuasaan n.      Pemerintah dalam arti luas o.      Pemerintah dalam arti sempit p.      Nazaruddin
2.	Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang  melaksanakan kebijakan negara (eksekutif), yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri.
3.	Kepemerintahan lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut.
4.	Merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”
5.	Di Indonesia, rezim pemerintahan yang paling terkorup. (Paling banyaknya tindak korupsi).
6.	Terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga di kemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
7.	UU tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
8.	•          Kurangnya gaji PNS dibandingkan dengan kebutuhannya yang makin meningkat •          Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang •          Dorongan dari dalam diri sendiri. •          Rangsangan dari luar (adanya kesempatan)
9.	o   Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan “menghalalkan segala cara” demi ambisi dan tujuan politiknya. o   Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antar kelompok di masyarakat.
10.	Merupakan mantan Menpora RI (mengundurkan diri 7/12/2012) sekaligus tersangka kasus proyek pusat olahraga Hambalang.

b

 

1. N

2. O

3. A

4. E

5. F

6. J

7. C

8. L

9. M

10. H